Building Leaders

You are here : Home Publications BCF Periodicals

Publications

Yessy Momongan Masuk 14 Besar Seleksi KPU Pusat

Bakrie fellow dari Unsrat, Yessy Momongan sekarang sedang mengikuti seleksi untuk menjadi anggota KPU Pusat. Yessy yang sebelumnya adalah ketua KPU Sulsel, sudah masuk dalam 14 orang yang terpilih. Selanjutnya 14 nama ini akan dipilih 7 orang oleh komisi II DPR.

Berita selengkapnya:

Tim panitia seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyerahkan sejumlah nama kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nama-nama itu nantinya akan diproses melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Ada 14 nama calon untuk KPU dan 10 nama calon untuk Bawaslu yang diserahkan ke Jokowi. Nama-nama itu telah melalui proses pemilihan dari tim panitia seleksi.

"Sesuai ketentuan, kita menilai secara komprehensif berdasarkan kriteria utama yaitu independensi, integritas, kemampuan tata kelola pemilu, kepemimpinan, dan kesehatan," ujar Ketua Tim, Saldi Isra, di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (1/2/2017).

Saldi didampingi 8 anggota lainnya saat menyampaikan hal itu. Nama-nama yang diajukan tim itu nantinya akan melewati proses uji kepatutan dan kelayakan untuk kemudian diambil 7 nama untuk KPU dan 5 nama untuk Bawaslu. Mereka yang lolos seleksi di DPR akan menjabat untuk periode 2017-2022.

Berikut adalah nama-nama calon anggota KPU yang diserahkan ke Jokowi:

Nama Calon Anggota KPU RI
1. Amus Atkana
2. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
3. Ilham Saputra
4. Evi Novida Ginting Manik
5. Ferry Kurnia Rizkiyansyah
6. Ida Budhiati
7. Wahyu Setiawan
8. Sri Budi Eko Wardani
9. Pramono Ubaid Tanthowi
10. Yessy Y Momongan
11. Hasyim Asy'ari
12. Arief Budiman
13. Viryan
14. Sigit Pamungkas

Nama Calon Anggota Bawaslu RI
1. Ratna Wewi Petalolo
2. Mohamad Najib
3. Abhan
4. Sri Wahyu Araningsih
5. Fritz Edward Siregar
6. Syafrida Rachmawati Rasahan
7. Mochammad Afifudin
8. Herwin Jefier Hielsa Malonda
9. Abdullah
10. Rahmad Bagja

 

Sumber: Detik.com

Presidential Threshold Dinilai Tidak Relevan Untuk Pilpres 2019

SULUT – Terkait Presidential Threshold (PT) untuk pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 mendatang yang sementara digodok oleh DPR RI, ‎Melky Pangemanan, S.IP., MAP, Bakrie fellow dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) yang aktif di politik dan menjabat sebagai ‎Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia Sulawesi Utara memiliki pandangannya sendiri. Rabu, (17/1/2017)

“Ini pendapat saya secara pribadi tentang Presidential Threshold:

  1. UUD 1945 Pasal 6A menyatakan bahwa Presiden diusung oleh partai atau gabungan partai peserta pemilu. Oleh karena itu semua partai peserta Pemilu 2019 berhak untuk mencalonkan Presiden. Argumentasi hukumnya saya kira sangat jelas bahwa amanat konstitusi kita memberi ruang bagi seluruh partai yang lolos pemilu untuk bisa mengusung calon Presiden. Partai yang bisa mencalonkan Presiden adalah mereka yang dinyatakan lolos verifikasi Kemenkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai partai peserta pemilu. Karena tidak gampang menjadi partai berbadan hukum dan menjadi peserta pemilu. Sehingga perlu dipahami dan dihargai kerja dari partai-partai yang berjuang untuk lolos verifikasi.
  2. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pilpres dan Pileg bersamaan ditahun 2019 merupakan keputusan yang final dan mengikat. Keputusan ini tentunya secara otomatis menyatakan bahwa Presidential Threshold tidak relevan bahkan tidak logis lagi digunakan. Sangat tidak masuk akal kalau hasil Pileg 2014 dijadikan rujukan untuk dipakai pada Pilpres 2019. Jika itu dilakukan maka jelas hal ini sangat inkonstitusional dan melukai semangat demokrasi kita. Bagaimana bisa hasil Pileg yang telah digunakan di Pilpres sebelumnya mau digunakan lagi di Pilpres 2019. Menurut saya kalau hal ini dipaksakan maka kita akan melahirkan Presiden dari proses yang inkonstitusional karena putusan MK menyatakan bahwa Pilpres dan Pileg 2019 serentak. Makna pemilu serentak yang saya pahami adalah tidak bisa menjadikan hasil pemilu sebelumnya menjadi dasar atau rujukan dalam pemilu berikutnya.
  3. Ketakutan dari sebagian kelompok dan elit politik yang tidak ingin ada banyak calon Presiden atau merasa khawatir untuk berkompetisi. Padahal menurut saya konstitusi kita mengatur penyaringan untuk calon Presiden RI. Pemilu Presiden dengan sistem majority run off dimana pasangan calon harus memperoleh sekurang-kurangnya 50% suara dengan sebaran 2/3 daerah provinsi di Indonesia untuk bisa menjadi pemenang dan kalau misalkan tidak memenuhi syarat tersebut maka akan ada skema putaran kedua yang tentunya tinggal menyisakan dua pasangan calon.
  4. Penghapusan Presidential Threshold akan memberikan rasa keadilan bagi seluruh partai politik dan tentunya akan memberikan banyak opsi bagi publik untuk menentukan pemimpinnya. Saya memandang bahwa jika Presidential Threshold disepakati oleh mayoritas partai-partai yang saat ini ada di DPR untuk tetap digunakan pada Pilpres 2019, maka hal tersebut merupakan suatu kemunduran dalam semangat pelaksanaan pemilu serentak dan upaya kita memperkuat nilai konstitusi negara Indonesia.

Demikian disampaikan Pangemanan melalui press release kepada media ini.

Sumber: sulutimes.com

Hari Anti Korupsi, GNPK-RI Kaltim Gelar Aksi Simpatik

SAMARINDA--Puluhan warga yang tergabung dalam tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK), Jumat 9 Desember 2016 melakukan aksi simpatik turun ke jalan untuk menyampaikan seruan anti korupsi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia.

Aksi simpatik tersebut diikuti oleh beberapa element masyarakat seperti Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Kalimantan Timur dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kota Samarinda.

Ketua Pimpinan Wilayah GNPK-RI Provinsi Kalimantan Timur, Eric Mangiri merupakan alumni program BGF (Bakrie Graduate Fellowship) yang berasal dari Universitas Mulawarman (UNMUL).

Puluhan massa yang menggunakan kendaraan roda dua dan mobil tersebut melakukan orasi disepanjang jalan S. Parman, Simpang Empat Komplek Mall Lembuswana, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan dilanjutkan melakukan Longmarch hingga kantor Gubernur Kaltim.

Sambil berorasi dan longmarch, mereka juga membagikan press release yang berisi imbauan untuk tidak melakukan korupsi dari diri sendiri dan bersama melawan korupsi.

Koordinator Lapangan (Korlap) dari GNPK-RI Kaltim, H. Onesimus, SH, mengatakan, “mari cegah Korupsi dari diri sendiri, tindak tegas dan usut tuntas kasus korupsi khusus nya di Kaltim, miskinkan para narapidana korupsi serta Revisi Undang - Undang korupsi”.

"Kampanye simpatik ini merupakan gerakan untuk memperingati hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada 9 Desember dan gerakan ini adalah kampanye simpatik pertama di hari anti korupsi yang dimotori oleh GNPK-RI Kaltim," katanya.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Hengky W. dari PMKRI.

Menurut dia, tema yang diusung dalam aksi memperingati hari anti korupsi sedunia ini, yakni bersih diri dan tinggalkan korupsi.

"Karena itu, kami imbau pada semua elemen masyarakat untuk melakukan intropeksi terhadap diri guna menghindari tindakan korupsi," katanya.

Mengapa IPE Penting dalam Pendidikan Profesi Kesehatan?

Oleh: Brajakson Siokal

(Dosen UMI Makassar, Peneliti Interprofessional Education dan Interprofessional Collaboration Practicedi Indonesia, penerima beasiswa Bakrie Graduate Fellowship di Magister Keperawatan, Unhas.)

Tim kesehatan merupakan profesional kesehatan, yang memiliki tingkat keahlian dalam pelayanan yang luas kepada pasien, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan pasien.

Tim Kesehatan memiliki tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu di era global seperti saat ini. Pelayanan bermutu dapat diperoleh melalui praktik kolaborasi antar profesional kesehatan. Profesional kesehatan yang dimaksud adalah perawat, dokter, dokter gigi, bidan, apoteker, ahli gizi, juga kesehatan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri profesional kesehatan yang disebutkan di atas, sangatlah penting keberadaannya dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun masyarakat.

Pelayanan kesehatan selama ini masih belum dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan baik, sehingga hasil yang didapat belum optimal dan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dalam hal ini, perlu adanya inovasi, solusi, dan tranformasi sistem yang dapat menjamin suplai yang cukup kepada profesional kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu dari sekian banyak pilihan yang menjanjikan dalam inovasi tersebut adalah, adanya IPE dalam pendidikan profesi kesehatan. Pemahaman yang baik akan IPE di tingkat pendidikan kesehatan dinilai penting, untuk menjalankan interprofessional collaboration practice pada tingkat pelayanan di rumah sakit atau masyarakat.

Interprofessional education atau yang biasa disingkat IPE adalah suatu inovasi dalam konsep pendidikan profesi kesehatan. IPE merupakan suatu proses di mana sekelompok mahasiswa atau profesi kesehatan, yang memiliki perbedaan latar belakang profesi melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu. Kemudian berinteraksi dan berkolaborasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dengan konsep kesehatan berbasis patients-centered-care. Konsep di mana pasien yang utama, tenaga kesehatan dituntut memberikan segala kemampuannya untuk pasien.

Penerapan sistem IPE dalam dunia pendidikan kesehatan di Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan kualitas mahasiswa kesehatan. IPE diharapkan mampu meningkatkan kegiatan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat berbasis pada kolaborasi. Hal inilah yang bertujuan dalam upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu, dengan IPE, tim kesehatan ke depannya terbiasa melakukan kolaborasi saat di tatanan pendidikan, pelayanan, maupun pengabdian kepada masyarakat.

IPE dalam dunia pendidikan profesi kesehatan melibatkan mahasiswa kesehatan dari berbagai profesi, untuk saling belajar secara berdampingan. IPE menekankan kerja sama tim, memahami peran profesi yang lain, tanggung jawab, komunikasi, saling menghormati, dan memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu terobosan yang bisa dilakukan adalah mengimplemetasikan IPE ke dalam kurikulum pendidikan profesi kesehatan.

Penerapan IPE dalam dunia pendidikan profesi kesehatan, seharusnya dilakukan sedini mungkin sehingga mahasiswa terlatih mengambil bagian di dalam sebuah tim, kemudian bagaimana bisa berkontribusi, berkomunikasi dengan baik, mendengar pendapat, dan berdiskusi demi tujuan bersama, bukan hanya dengan mahasiswa jurusan yang sama, juga dengan mahasiswa program kesehatan lain.

Sebagai orang yang berkecimpung dalam pendidikan profesi kesehatan, sudah seharusnya kita mendukung dan aktif dalam penerapan sistem IPE. Sudah banyak bukti dan penelitian yang menunjukkan berbagai manfaat sistem ini. IPE juga memberikan suatu batasan terhadap wewenang profesi satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada bidang profesi yang merasa terdiskriminasi atau mendominasi dalam pengambilan keputusan.

Standar akreditasi baru untuk profesi pendidikan kesehatan menyatakan, lulusan harus kompeten dalam berkomunikasi dan berkolaborasi dengan anggota dari tim kesehatan lain untuk memfasilitasi penyediaan layanan kesehatan. Jelas bahwa sistem IPE diharapkan berperan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia.

Di Indonesia, sistem IPE dalam pendidikan kesehatan mulai dimasukkan dalam suatu kurikulum, dan dicanangkan pemerintah tetapi terbatas pada beberapa perguruan tinggi di daerah Jawa, termasuk Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada. Belum satupun yang mengimplementasikan IPE di Indonesia bagian Timur.

Salah satu bukti nyata implementasi IPE dalam pendidikan profesi kesehatan adalah ketika Kuliah Kerja Nyata Profesi (KKNP). Semua mahasiswa akhir dari berbagai latar belakang pendidikan di perguruan tinggi tersebut, berusaha mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki di tengah-tengah masyarakat. Ada mahasiswa profesi perawat, dokter, apoteker, gizi, dan lain-lain.

Semua yang tergabung dalam tim ini, berusaha berkolaborasi menangani permasahalan atau gangguan kesehatan di tengah-tengah masyarakat khususnya mahasiswa kesehatan. Hal ini dirasa penting dan menunjang untuk proses perawatan kepada individu, keluarga, dan masyarakat yang membutuhkan sentuhan tim kesehatan.

Dengan begitu, ketika menjadi profesional dalam kesehatan di masa yang akan datang, mereka telah terbiasa berkomunikasi, menjaga respect, dan berkonstribusi untuk kepentingan pasien. Sehingga tidak ada profesional kesehatan yang mendominasi dalam pengambilan keputusan, dan meninggikan egonya karena merasa profesinya yang lebih baik dari profesi kesehatan lain.

Tetapi, implementasi dari IPE hanya sebatas itu saja, belum ada suatu program di mana diterapkan dalam suatu kurikulum pendidikan kesehatan, dan dilakukan evaluasi secara terus-menerus serta contolling untuk perbaikan IPE ke depannya. Ini dikarenakan setiap bidang kesehatan dalam institusi pendidikan, belum menjalin komunikasi dengan baik dan belum bekerja sama dalam mengimplementasikan kurikulum IPE.

Selain itu, pemerintah juga belum memberikan perhatian lebih terhadap IPE dan belum memberikan rumusan tepat bagaimana IPE ini dijalankan. Semoga ke depannya dapat berjalan maksimal, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Amin.

Oleh karena itu, perlu dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, demi terlaksananya IPE yang baik di Indonesia.

Sumber

Bakrie Fellowship as participants in the Eisenhower Fellowships Regional unConference in Sofitel Nusa Dua Bali on 28-30 Oct 2016

Alumni Eisenhower Fellowships Gelar Unconferenc di Bali

Alumni Eisenhower Fellowships Gelar regional Unconference, kegiatan ini berlangsung di Sofitel Resort Hotel Nusa Bali selama dua hari, Jumat-Sabtu (28-29/10/2016).

Ensinhower Fellowships adalah sebuah organisasi swasta, nirlaba, non-partisan yang menyelenggarakan program beasiswa jangka pendek.

Program ini memberikan kesempatan bagi mereka yang berusia 32-45 tahun yang berpotensi menjadi pemimpin diberbagi bidang profesi dan kegiatan kemasyarakatan.

Mereka diberi kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinannya melalui pengalaman belajar dan berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait sesuai bidangnya.

Unconferen kali ini mengangkat tema Asean unity through changes and innovation, melibatkan 20 pembicaraan yang semuanya adalah alumni EF dari berbagai negara.

Sejumlah pembicara menyampaikan pandangannya, ada dua tema besar yang dibahas yaitu; Governance-Reform dan Innovation.

Para pembicara adalah pemuka bisnis, aktivis kemasyarakatan, wakil rakyat, akademisi, pejabat pemerintah, prkatisi media,

Di antaranya adalah menteri perencanaan pembangunan nasional Bambang Soemantri Brodjonegoro, gubernur Bank Central Thailand veerathai santiprabhob, gubernur New Jersey USA Cristine Todd Witman, CEO Acer Group Standar Shih, dan beberapa pembicara yang lain.

Format acara Unconferen memungkinkan peserta berdialog secara aktif dan kolaboratif untuk membahas dan mengedintifikasi tantangan, solusi dan inovasi yang dapat menetapkan langkah konkret kedepan.

Kami pun berkesempatan menjadi peserta mewakili penerima beasiswa dari bakrie Center Fundation.

Pada kesempatan lain kami 13 orang mewakili BCF diberi kesempatan untuk sesi dialog dengan para alumni EF dari Indonesia untuk menceritakan kegiatan yang pernah kami lakukan sampai saat ini. (*)

Sumber: Makassar Tribunn News

 


 

Wakil Ketua KNPI Jeneponto Ikuti Unconferen Eisenhower Fellowships di Bali

MAKASSAR, Bugiswarta.com -- Wakil ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Jeneponto Sapriadi Saleh yang juga Dosen di STIK Famika Makassar,  ikut dalam kegiatan Unconferen Eisenhower Fellowships (EF), berlangsung selama dua hari 28-30/10/16, di Sofitel Hotel Nusa Bali.

Kegiatan Forum internasional yang diikuti oleh berbagai negara yang diselenggarakan oleh EF Dunia. Yaitu sebuah komunitas penerima beasiswa dari pihak swasta bertaraf internasional.

Dalam forum tersebut akan membahas tentang solusi dan inovasi dalam membangun Asean kedepan.

"‎Saya hadir sebagai peserta sebagai alumni penerima beasiswa swasta dari bakri Center fundation. Kami juga akan diberi kesempatan untuk memaparkan ide dan solusi khususnya pada bidang kesehatan, Insya allah saya akan memaparkan tentang penyakit menular di jeneponto dan masalah narkoba.," Kata Adi sapaan Akrab Mantan Ketua IMM Jeneponto ini

Sumber: Bugis Warta


Foto Kegiatan


Page 1 of 2